Peran masyarakat dalam pengawasan keuangan Desa Maulafa sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga dana desa agar digunakan secara efektif dan efisien.

Menurut Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula, “Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa Maulafa memiliki peran yang sangat vital dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan desa. Mereka harus proaktif dalam memastikan setiap pengeluaran dan penerimaan dana desa telah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.”

Selain itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Nelly, juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Menurutnya, “Masyarakat sebagai pengguna jasa publik memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan keuangan desa. Mereka dapat meminta informasi dan melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan dana desa tidak disalahgunakan.”

Di Desa Maulafa, upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan keuangan desa telah dilakukan melalui pembentukan Tim Pengelola Keuangan Desa (TPKD) yang terdiri dari perwakilan masyarakat setempat. TPKD bertugas untuk mengawasi dan memastikan setiap pengeluaran dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Namun, tantangan masih terus muncul dalam upaya memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan keuangan desa serta minimnya keterlibatan aktif dalam proses pengawasan menjadi hambatan utama yang perlu diatasi.

Dengan demikian, perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait untuk terus mengedukasi dan memberdayakan masyarakat dalam melakukan pengawasan keuangan desa. Sehingga, Desa Maulafa dapat menjadi contoh keberhasilan dalam penerapan tata kelola keuangan desa yang baik dan berdaya guna.